Article

Published on May 7th, 2015 | by riandi

0

Kebijakan Kredit dan Prosedur

Isi dari kebijakan kredit, minimal terdiri dari Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. Prinsip kehati-hatian wajib dimuat dan ditetapkan secara jelas dan tegas dalam kebijakan kredit.

  1. Kebijakan Pokok dalam Perkreditan

Menjelaskan mengenai tata cara pemberian kredit yang sehat, meliputi antara lain prosedur pemberian kredit yang sehat, termasuk prosedur persetujuan kredit, prosedur dokumentasi dan administrasi kredit, dan proses pengawasan kredit.

  • Kredit yang perlu mendapatkan perhatian khusus

–          Perlakuan terhadap kredit dengan kapitalisasi tunggakan bunga.

–          Prosedur penyelesaian kredit bermasalah dan prosedur penghapusbukuan kredit macet serta tata cara pelaporan kredit macet.

–          Tata cara penyelesaian barang agunan kredit yang yang telah dikuasai bank yang diperoleh dari hasil penyelesaian kredit.

–          Pemberian kredit kepada pihak terkait dengan bank dan atau debitur-debitur besar tertentu, antara lain jumlah maksimum fasilitas kredit kepada pihak terkait, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan tata cara penyediaan kredit kepada pihak terkait.

–          Pemberian kredit pada sektor ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha dan debitur yang mengandung risiko tinggi bagi bank.

  • Kredit yang dihindari

–          Kredit untuk tujuan spekulasi.

–          Kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup, dengan catatan informasi untuk kredit kecil dapat disesuaikan oleh bank.

–          Kredit yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki bank.

–          Kredit kepada debitur bermasalah dan atau macet pada bank lain

  1. Tata cara penilaian kualitas kredit

Dalam kebijakan kredit diatur mengenai tata cara penilaian kualitas kredit untuk memastikan bahwa hasil penilaian kolektibilitas kredit yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

  1. Profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan .

Dalam kebijakan kredit harus tegas dinyatakan bahwa semua pejabat bank yang terkait dengan perkreditan termasuk anggota dewan Komisaris dan Direksi harus melaksanakan kemahiran profesional di bidang perkreditan secara jujur, objektif, cermat, dan seksama Memahami ketentuan pasal 49 ayat (2) UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, menjauhkan diri dari perbuatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 49, yaitu: Anggota dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank dilarang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadi atau untuk keuntungan golongan, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas limit.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,


About the Author



Comments are closed.

Back to Top ↑